Naiknya Harga BBM Memotivasi Pekerja Untuk Inovatif, Kreatif & Produktif


Jambi – Berita21.Com: Rencana Pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang segera diberlakukan pada 1 April ini, tentunya akan sangat berdampak pada kenaikkan sejumlah kebutuhan bahan pangan pokok di rumah tangga ditengah masyarakat luas.

Terutama sekali masyarakat kecil tidak mampu yang ada di negeri ini, seperti pekerja pabrik ataupun buruh kasar, para petani, peternak dan nelayan, mahasiswa perantau dan pelajar maupun sebagian kelompok terbesar masyarakat tidak mampu lainnya sangat merasakan tingginya harga-harga kebutuhan pangan yang saat ini terus melonjak ditengah tarik menarik, pro dan kontra kenaikkan BBM yang akan diberlakukan dalam beberapa hari ini kedepan, pada awal April mendatang.

Terkait dampak kenaikkan harga BBM yang akan segera diputuskan oleh Pemerintah yang berlaku secara nasional pada 1 April 2012 ini, termasuk di wilayah Provinsi Jambi, terutama dampak kenaikkan harga BBM yang berimbas kepada kesejahteraan para pekerja atau buruh dan keluarganya, –mengenai upah yang mereka peroleh dari penetapan UMP (Upah Minimum Provinsi) di Provinsi Jambi tahun 2012,yakni sebesar Rp.1.142.500 setiap bulannya sesuai Keputusan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, Nomor.562/Kep.Gub./DISSOSNAKERTRANS/2011, yang ditetapkan pada 29 November 2011.

Apakah kondisi kenaikkan harga BBM ini mampu bagi para pekerja dan keluarganya untuk bertahan hidup dengan UMP yang mereka peroleh, lalu bagaimana peran instansi terkait untuk mengatasinya, dalam hal ini Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pemerintah Provinsi Jambi.

Kepala Dinsosnakertrans Pemerintah Provinsi Jambi, HA. Harris AB, melalui Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Kantor Disosnakertrans Pemerintah Provinsi Jambi, Mahmud kepada berita21.com diruang kerjanya, Selasa siang (27/03/2012) di Jalan A. Thalib No 45, Telanaipura, Kota Jambi.

Dia menyatakan pada intinya, kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan segera diputuskan oleh Pemerintah pada 1 April 2012 yang akan datang, merupakan kebijakan negara untuk mengatasi perekonomian nasional dengan tujuan untuk menyelamatkan negara bagi kesejahteraan seluruh masyarakat dan Bangsa Indonesia.

Menanggapi dampak yang bakal terjadi pada tingkat kesejahteraan para pekerja dan keluarganyam, terkait erat dengan kenaikkan harga BBM yang akan segera diberlakukan diawal April ini, tambah Mahmud, pada suatu ketika upah bisa saja menyesuaikan dengan kenaikkan harga BBM tersebut.

Akan tetapi, sambungnya lagi, UMP yang sudah diputuskan oleh pemerintah daerah Provinsi Jambi, yakni sebesar 1.142.500 rupiah, UMP itu tidak serta merta berubah menyesuaikan dengan kenaikkan harga BBM.

“Pada intinya, kenaikkan harga BBM merupakan kebijakan negara untuk menyelamatkan perekonomian nasional, tentunya Pemerintah pasti mensejahterakan rakyatnya. Dan dampak kenaikkan harga BBM itu, diberikan kompensasi subsidi BBM oleh Pemerintah kepada masyarakat kecil dan keluarga tidak mampu, melalui BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat).

Walaupun bantuan tersebut sifatnya hanya sementara saja, diharapkan dapat membantu masyarakat terutama para pekerja dan keluarganya dari keluarga tidak mampu. Dan pada suatu ketika, upah bisa saja menyesuaikan dengan kenaikkan harga BBM, dan tidak serta merta merubah UMP yang mereka peroleh sebesar 1.142.500 rupiah,” paparnya.

Disarankan oleh Mahmud, tekanan hidup yang dialami masyarakat kecil ini, terutama para pekerja maupun buruh dan keluarganya dalam pemenuhan ekonomi rumah tangganya akan lebih tertantang untuk berupaya lebih berinovasi dan kreatif, bahkan lebih produktif lagi. Hal tersebut, kata Mahmud, akan memotivasi mereka untuk terus berjuang mendapatkan uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Sementara peran pemerintah daerah, dalam hal ini Kantor Dinsosnakertrans Pemerintah Provinsi Jambi, jelas Mahmud, akan lebih berperan lagi untuk dibicarakan pada tingkat Bipartit terkait kelangsungan dunia usaha dan kesejahteraan para pekerja di wilayah Provinsi Jambi.

Diungkapkan Mahmud, sekarang ini para pekerja yang berkerja di sektor informal yakni sektor usaha menengah dan kecil kebawah yang ada di wilayah Provinsi Jambi mencapai kurang lebih 60 persen. Dan sisanya, yaitu 40 persen berkerja di sektor formal.

“Kedepan akan kita bicarakan pada tingkat Bipartit, antara pengusaha dan pekerja melalui Forum Komunikasi Lembaga Kerjasama Bipartit ditingkat perusahaan,” demikian sebutnya.

Afrizal/B21.Com
Iklan