Firdaus Ilyas : Beban Subsidi BBM Harus Diteliti Ulang


Jakarta – Berita21.Com: Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis di dalam situs resminya menyatakan dengan tegas menolak pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Terkait Rencana Pemerintah dan DPR menaikkan harga BBM pada 1 April yang akan datang, dengan alasan biaya subsidi memberatkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dinilai tidak tepat.

“Dasar perhitungan beban subsidi BBM versi pemerintah harus diteliti ulang,” sebut Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas, dalam konferensi pers di sekretariat ICW, Rabu (28/3/2012).

Menurut perhitungan pemerintah, beban subsidi BBM yang harus ditanggung paska kenaikkan harga minyak dunia mencapai 178,6 triliun rupiah. Padahal, tambah Ilyas, menurut perhitungan ICW, beban subsidi jika skenario BBM tidak naik, hanya mencapai Rp.148,034 triliun.

“Beban subsidi masih bisa ditanggung APBN sehingga tidak perlu ada kenaikan harga BBM,” ujar Firdaus menambahkan.

Dikatakan Firdaus, pihaknya meminta pemerintah dan DPR menghitung kembali untung rugi kedua skenario tersebut. Mencabut subsidi atau tidak, harus berdasarkan perhitungan yang tepat.

“Bukan sekadar teriak atas nama rakyat atau sebaliknya, menjatuhkan pemerintah. Pihak yang pro dan kontra harus memiliki alasan riil,” tukasnya.

Pemerintah diminta jujur mengungkapkan alasan rencana kenaikkan harga BBM. Juga, pemerintah harus menjelaskan bahwa sesungguhnya, neraca minyak masih mengalami surplus meskipun terjadi kenaikkan harga minyak global.

Ditambahkan oleh Wakil Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo, menurutnya, dengan beban subsidi yang masih bisa ditanggung APBN saat ini, seharusnya tidak perlu terjadi kenaikan harga BBM. “Kalaupun naik, kenaikannya bisa diperkecil,” tegas Adnan.

Subsidi BBM bagi rakyat miskin merupakan amanat konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 telah mengamanatkan, Bumi, Air dan Kekayaan Alam dikuasai oleh negara serta digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi, dalam putusannya terhadap judicial review Undang-Undang Migas juga merumuskan sebagian BBM harus tetap disubsidi oleh pemerintah, paparnya.

ICW/Afrizal/B21.com