Separuh Masyarakat Purwakarta, Ikut Jamsostek


Purwakarta – Berita21.Com: Setelah berhasil dengan program perlindungan pekerja sosialnya yang terbilang monumental. Kini Pemkab Purwakarta kembali meluncurkan program Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) bagi seluruh masyarakat pekerja informal.

Program ini, sejatinya diluncurkan sebagai wujud komitmen Pemkab Purwakarta, yang memiliki motto ‘Wibawa Karta Raharja’ dalam melindungi seluruh masyarakatnya. Lebih-lebih masyarakat pekerja di wilayahnya, yang notebene mereka juga adalah warganya sendiri.

Program perlindungan secara masif bagi masyarakat pekerja di Kabupaten Purwakarta, diawali ketika pada 2010, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi melakukan terobosan dengan mandaftarkan sekitar 15.000 pekerja sosialnya di Jamsostek.

Pada program pekerja sosial itu, Pemkab Purwakarta mendaftarkan seluruh aparatur non pemerintahan yang ada di Purwakarta. Mulai dari ketua RW (Rukun Warga), ketua RT (Rukun Tetangga), hansip, ketua karang taruna, hingga dukun beranak, dan guru ngaji.

Tepatnya, pada Senin 16 Januari 2012, merupakan momentum dan tonggak sejarah yang paling berkesan di dalam sanubari masyarakat Purwakarta khususnya, terutama seluruh pekerja informal yang berdomisili di daerah yang terletak kurang lebih 80 kilometer di sebelah Timur Jakarta ini. Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, kembali meluncurkan Program Jamsostek bagi pekerja sektor informal yang berada di seluruh desa se-Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.

Dedi Mulyadi, pada kesempatan ‘launching’ Program Jamsostek bagi pekerja informal di Purwakarta. Dedi menuturkan, programnya merupakan terobosan bagaimana upaya negara melindungi rakyatnya.

“Kalau ada rakyat tidak makan, rakyat tidak terobati dan tidak terlayani pendidikannya. Maka disitulah kegagalan negara,” kata Dedi saat memberikan sambutan.

Dedi mengungkapkan, program perlindungan yang dijalankan di Pemkab Purwakarta dapat terlaksana berkat gerakan efisiensi yang diterapkan dilingkungan pemerintahannya.

“Kebijakan ini, sebetulnya terlaksana atas peran serta seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) para PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Purwakarta yang mau honor perjalanan dinasnya diturunkan, yang mau biaya ATK (alat-alat tulis kantor) dan teleponnya diturunkan, yang mau tidak menggunakan pakaian dinas, selama saya menjadi bupati,” papar Dedi meyakinkan.

Berkat gerakan efisiensi itupula, Pemkab Purwakarta tidak hanya mampu melindungi 15.000 lebih pekerja sosialnya. Melainkan juga seluruh pekerja informalnya dalam Program Jamsostek. “Terhitung mulai Januari 2012, sebanyak 75.474 pekerja informal di wilayah Purwakarta akan mendapatkan Jamsostek,” terangnya menyebutkan.

Dalam program perlindungan tersebut, Pemkab Purwakarta mendaftarkan pekerja informalnya dari berbagai latar belakang, yaitu meliputi petani, nelayan, tukang batu, sopir angkot/, tukang/perajin kayu, PRT (pembantu rumah tangga), tukang sol sepatu/sandal, tukang listrik, tukang cukur/pangkas rambut, dan para pekerja mandiri lainnya.

“Sekarang ini, mereka (pekerja informal) dapat lebih tenang menjalankan profesinya, ketika sesuatu hal terjadi, karena sudah ada yang melindungi,” jelas bupati menambahkan.

Adapun ruang lingkup Jaminan yang diberikan kepada sektor informal itu, diantaranya, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi pekerja informal peserta Jamsostek dan keluarganya. Lalu, Jaminan Kematian (JK) bagi pekerja informal peserta Jamsostek.

Dengan didaftarkannya lebih dari 90.474 pekerja sosial dan pekerja informal di seluruh Kabupaten Purwakarta, sebut Dedi Mulyadi, berarti hampir 500 ribu orang, atau separuh masyarakat Purwakarta sudah terlindungi pemeliharaan kesehatan dan kematiannya dalam Program Jamsostek.

Hal tersebut, karena satu orang peserta Jamsostek sudah mencakup satu orang istri dan tiga orang anak. Selebihnya adalah masyarakat yang bekerja sebagai PNS dan pekerja formal. Sementara itu, masyarakat yang tidak tercakup dalam Program Jamsostek karena faktor usia, sudah ditanggung melalui Program Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dari Pemerintah Pusat dan Program Jamkesmasda (Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah) dari pemda provinsi atau pemda kabupaten/kota.

Pada kesempatan terpisah, justru Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga sangat mengapresiasi langkah-langkah terobosan yang diambil oleh Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi untuk melindungi warganya melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Hotbonar mengatakan, program perlindungan bagi pekerja sosial dan pekerja informal yang digagas oleh Bupati Purwakarta saat ini, Dedi Mulyadi dengan PT Jamsostek (Persero) Kacab Purwakarta, merupakan pertama kalinya di Indonesia.

Menurut Hotbonar, program Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan bukti konkrit kepedulian Pemerintah dalam melindungi masyarakatnya. “Kalau kita mencermati UU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Tahun 2011 tentang Jaminan Sosial, ternyata amanat UU BPJS tersebut sudah lebih dulu dimulai dan dilaksanakan di Purwakarta,” terangnya, saat memberikan sambutan di acara ‘launching’ Program Jamsostek bagi seluruh pekerja informal yang berlangsung di Purwakarta, ketika itu.

Untuk itu, tambah Hotbonar lebih lanjut, program yang digagas Pemkab Purwakarta itu patut dijadikan model dan percontohan bagi pemerintah kabupaten dan kota lainnya di seluruh Indonesia.

“Bapak Bupati, saya berharap nantinya dapat berbagi pengalaman kepada rekan-rekan pimpinan daerah lainnya, yang ingin studi banding dan memetik pengalaman dari Bapak Bupati,” pinta Hotbonar yang diamini oleh Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi.

WJ/Afrizal/B21.Com