DPR Desak Mendagri Perhatikan Aspirasi Parade Nusantara


Semarang-berita21.com: Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mendesak Menteri Dalam Negeri Gamawan Fawzi untuk memperhatikan dengan serius aspirasi kepala desa dan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara yang mengusulkan beberapa point krusial dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Pedesaan.

Desakan itu disampaikan Priyo didepan ribuan kepala desa dan perangkat desa pada acara rapat akbar dan pelantikan pengurus Parade Nusantara Provinsi Jawa Tengah, di halaman Gedung Berlian DPRD Jawa Tengah Jalan Pahlawan Semarang, Sabtu (14/4). “Ada dua substansi yang belum masuk atau sengaja tidak dimasukkan oleh pemerintah dalam RUU pedesaan ini yakni tentang periodisasi jabatan kepala desa dan anggaran yang diperuntukkan khusus bagi pembangunan pedesaan,” ungkapnya.

Periodisasi jabatan kepala desa, lanjut politisi Golkar ini, perlu diperhatikan secara khusus dan harus dimasukkan mengingat jabatan kepala desa berbeda dengan kepala daerah atau anggota legislatif. Kepala desa bekerja bisa dikatakan selama 24 dalam sehari dan tidak kenal hari libur. Jam berapapun warganya perlu bantuan, kepala desa harus selalu siap. Oleh karena itu sudah selayaknya periodisasi jabatan kepala desa ditambah dari 6 tahun menjadi 8 atau bahkan 10 tahun.

Sedangkan untuk anggaran khusus bagi desa, Priyo menekankan, sudah selayaknya masyarakat desa mendapatkan alokasi khusus sehingga bisa membangun desanya dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. “Dana ini harus melalui mekanisme yang benar dengan melalui rekening bupati, namun bupati tidak bisa seenaknya sendiri memotong dana itu. Jadi harus utuh untuk pembangunan desa,” tegas nya.

Priyo menambahkan, selama ini pemerintah lupa tidak memberdayakan masyarakat desa dalam bidang pembangunan. Oleh karena itu sudah saatnya untuk mulai memberikan perhatian khusus pada mereka. “Kita sudah berdosa melupakan mereka, sekaranglah waktunya untuk melibatkan secara aktif masyarakat desa dalam pembangunan,” tegasnya.

Ormas Parade Nusantara sejak 10 tahun terakhir ini getol memperjuangkan terbitnya Undang Undang Tentang Desa ini. Dalam tuntutannya, Parade nusantara menghendaki alokasi anggaran 5 – 10 persen APBN untuk desa. Kalau RUU ini berhasil, berarti setiap desa akan memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp 1 miliar, sehingga desa bisa maju dan rakyatnya sejahtera.

Kholis/B21