Kantor Dinas Kehutanan Pemprov Jambi Jadi Sasaran Aksi Demo oleh Pengunjuk Rasa


Jambi-Berita21.Com: Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Petani Indonesia, yang jatuh pada Jum’at, 20 April 2012 ini. Lebih kurang sekitar seratus orang pendemo dari Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Petani Indonesia (DPW SPI) Provinsi Jambi melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jambi, Kamis (19/04/2012) yang berada di Jalan Arief Rachman Hakim No 10, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.

Demo aksi unjuk rasa tersebut, massa menuntut penyelesaian konflik-konflik agraria segera dituntaskan yang kini terus berlangsung di Provinsi Jambi. Sekaligus para pendemo, juga menuntut kepada Pemerintah Provinsi Jambi, dalam hal ini Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jambi, Hasvia, untuk menghentikan segala bentuk perampasan tanah rakyat dan mendesak kepada pemerintah daerah melakukan pencabutan HGU (Hak Guna Usaha) atau izin-izin perusahaan perkebunan dan kehutanan di seluruh wilayah ‘Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah’ ini.

Adapun peringatan Hari Hak Asasi Petani Indonesia pada tahun ini, dengan mengusung aksi yang bertajuk “Pembaruan Agraria, Kedaulatan Pangan dan Keadilan Ekologis sebagai Jalan Indonesia Berkeadilan Sosial”. Dalam aksi unjuk rasa kali ini kepada Pemerintah Provinsi Jambi dan Kantor Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jambi. DPW SPI Jambi menyampaikan lima tuntutan pernyataan sikapnya, yang disampaikan masing-masing oleh Ketua Departemen Polhukham DPP SPI, Agus Ruli Ardiansyah dan Ketua DPW SPI Jambi, Sarwadi, melalui rilis persnya wartawan.

Berikut ini secara rinci, ada lima tuntutan pernyataan sikap yang disampaikan oleh DPW SPI Jambi yang diperoleh berita21.com, dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Petani Indonesia, yang jatuh pada tanggal 20 April tahun ini.

Pertama, menghentikan segala bentuk perampasan tanah rakyat dan cabut HGU (Hak Guna Usaha) atau izin-izin perusahaan perkebunan dan kehutanan di wilayah Provinsi Jambi yang jelas-jelas merampas tanah rakyat. Kedua, melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai undang-undang yang sangat sentral dalam pelaksanaan pembaharuan agraria di dalam rangka mengimplementasikan Konstitusi Indonesia di dalam Pasal 33 UUD 1945.

Ketiga, segera selesaikan konflik-konflik agraria di Jambi dengan membentuk suatu komite penyelesaian konflik agraria/pansus penyelesaian konflik agraria di Jambi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, antara lain konflik antara anggota SPI dengan berbagai perusahaan yang beroperasi di Provinsi Jambi, diantaranya yakni konflik antara SPI dengan PT Lestari Asri Jaya (LAJ) di Kabupaten Tebo. Konflik SPI dengan PT REKI di Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batang Hari dan Sarolangun. Konflik SPI dengan PT AAS di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batang Hari dan Merangin, Konflik SPI dengan PT Kasuari Unggul di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Keempat, memberikan perlindungan dan memenuhi hak petani atas akses terhadap sumber-sumber agraria, benih, pupuk, teknologi, modal dan harga produksi pertanian dengan segera membuat Undang-Undang Hak Asasi Petani (HAP). Kelima, menghentikan segala bentuk kriminalisasi, ancaman dan teror yang dialami petani SPI dalam kegiatan pertaniannya.

Afrizal/B21