Fachrori Umar : Keberadaan Orang Asing Disikapi Dengan Hati-Hati dan Sangat Ekstra Hati-Hati


Jambi-Berita21.Com: Keberadaan orang asing di wilayah Provinsi Jambi perlu disikapi hati-hati, demikian dikatakan Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar kepada wartawan usai dalam kesempatannya membuka rapat koordinasi Pemantauan Orang Asing (POA), beserta dengan organisasi masyarakat asing, dan tenaga kerja asing yang berada di seluruh daerah dalam Provinsi Jambi.

Bertempat di Golden Harvest Hotel di Jalan Kapten Pattimura No 65, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Senin malam (23/4), acara yang diselenggarakan oleh Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jambi dan diikuti oleh kesbangpol dan perwakilan dari kepolisian kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi.

“Keberadaan orang asing itu, perlu disikapi dengan hati-hati dan bahkan sangat ekstra hati-hati,” ungkap Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar kepada wartawan.

Hadir sebagai narasumber dalam rapat koordinasi tersebut, antara lain yakni Kepala Kesbangpol Provinsi Jambi, Hamdani. Kepala Kantor Imigrasi Klas I Jambi, Mat Salim dan Kapolda Jambi, Brigjend Pol. Drs Anang Iskandar, SH, MH.

Seperti dikutip dalam situs portal resmi milik Pemerintah Provinsi Jambi jambiprov.go.id. Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar menekankan perlunya menyikapi keberadaan orang asing di Provinsi Jambi dengan hati-hati. Bahkan jika perlu dengan sangat ekstra hati-hati. Menyikapi keberadaan orang asing ini, menurut wakil gubernur, bukan hanya oleh pemerintah saja namun juga oleh masyarakat luas, demikian paparnya.

Dalam sambutan dan arahannya, Fachrori Umar menjelaskan bahwa secara geografis wilayah Provinsi Jambi ini, berada di tengah Pulau Sumatera, dan dekat dengan Selat Malaka (perairan selat antara Republik Indonesia dan negeri jiran Malaysia) sebagai jalur perdagangan dunia serta menghadap ke Laut Cina Selatan dan masuk dalam Zona Perdagangan Bebas-China (ACFTA).

Letak strategis ini, lanjut wakil gubernur, selain memiliki keuntungan komparatif tersendiri bagi Provinsi Jambi, seperti peningkatan ekspor, meningkatnya permintaan dan jasa, serta mengalirnya iklim investasi.

Disamping itu juga, tambah Fachrori, wilayah Provinsi Jambi sangat berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa penyelundupan barang, peredaran bisnis narkoba dan perdagangan manusia (human trafficking), yang keberadaannya dapat berpotensi mengganggu sendi-sendi perekonomian dan pertahanan keamanan bangsa dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Dipaparkan oleh wakil gubernur, dinamika zaman dengan berbagai AGHT (ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan) dalam percaturan dunia global dewasa ini, yang perlu diantisipasi secara dini, sebut Fachrori diantaranya adalah perubahan politik, sosial, ekonomi dan budaya, serta iklim global, termasuk arus orang asing yang keberadaannya dapat juga berdampak negatif pada situasi dan kondisi nasional, termasuk di Provinsi Jambi.

Dikatakan Fachrori, keberadaan orang asing dalam konteks pergaulan internasional, berkonsensi menimbulkan dampak positif dan negatif.

“Untuk itu, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah hukum Republik Indonesia, utamanya di Provinsi Jambi perlu dilakukan secara cepat, tepat, teliti, dan terkoordinasi tanpa mengabaikan keterbukaan dan kemudahan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing itu sendiri,” tegasnya.

Selanjutnya ditambahkan oleh wakil gubernur, perlu adanya regulasi untuk pemantauan orang asing (POA) di Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing.

Fachrori diakhir sambutannya, ia sangat mengharapkan sekali agar supaya rapat kooodinasi kali ini, mesti dilakukan secara maksimal guna menghasilkan suatu pemikiran yang bermanfaat bagi Provinsi Jambi terkait erat dengan pemantauan orang asing di wilayah Provinsi Jambi, sehingga keberadaan orang asing tersebut, terutama di Provinsi Jambi ini, dapat membawa dampak positif kedepannya, dan juga dapat terealisasi dengan baik, demikian harapannya.

Humas Pemprov Jambi/Afrizal/B21