Pembagian Hasil Cukai Tembakau Dipertanyakan


SEMARANG-Berita21.Com. Selama ini industri tembakau dinilai merugikan banyak pihak karena bagi hasil tembakau tidak sebanding dengan biaya kesehatan.

Di sisi lain, industri rokok nasional telah memberikan konstribusi lapangan kerja 10,35 juta orang, sekaligus mampu menyumbang pendapatan negara berkisar Rp 68,2 triliun per tahun.

Namun konstribusi pembagian bea cukai yang telah disetorkan industri tembakau di daerah, itu masih simpang siur.

Padahal Undang-undang Nomor 39/2007 tentang cukai menyebutkan bahwa penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2 persen.

Kontradiksi itulah yang menjadi acuan seminar nasional yang diselenggarakan Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdhatul Ulama (LPPNU) PWNU Jawa Tengah, besok, Kamis, 10 Mei 2012 di Aula Unwahas, Sampangan, Semarang.

Menurut Ketua Panitia, Lutfi Aris Sasongko, S.TP,M.SI, seminar tersebut mengambil tema “Optimalisasi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Untuk Pembangunan Pertanian”.

Rencananya seminar menghadirkan narasumber Ketua LBHNU PBNU Jakarta, Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang, Ketua Komisi B DPRD Propinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas Perkebunan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

“Kegiatan ini bertujuan memberi gambaran pemanfaatan dana bagi hasil cukai tembakau yang selama ini dianggarkan bagi kesejahteraan petani dan pembangunan pertanian daerah penghasil tembakau,” jelasnya kepada wartawan di Semarang, Rabu (9/5/2012).

Lutfi yang juga dosen Unwahas itu menambahkan pengalokasian dana sebesar 2 persen itu untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Mim/B21