Aliansi Perak Beberkan Dugaan Korupsi Milyaran Rupiah di PU Jambi


Jambi-Berita21.Com: Puluhan aktivis penggiat anti korupsi dari berbagai lembaga swadaya masyarakat yang ada di Provinsi Jambi, yang tergabung dalam ‘Aliansi Perak’ (Aliansi Pergerakan Rakyat Anti Korupsi) berunjuk rasa ke Kantor Gubernur Jambi dan Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi, Jumat (11/05/2012). Para pendemo menuntut penuntasan kasus-kasus dugaan korupsi di lingkungan Kantor Wilayah Sungai Sumatera VI, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Jambi.

Massa pengunjuk rasa dari Aliansi Perak, yang dikomandani oleh koordinator lapangan, Gatot, dalam aksinya mereka berupaya menyampaikan aspirasi kepada Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA), akan tetapi maksud pendemo untuk bertemu dengan HBA tidak berhasil, karena HBA tidak berada di tempat.

Puluhan massa dari ‘Aliansi Perak’ itu, yang masih tetap berada di pintu masuk Kantor Gubernur Jambi di Jalan A. Yani, Komplek Perkantoran Gubernuran, Telanaipura, Kota Jambi, dengan pengawalan ketat dari pihak aparat kepolisian dan petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja, massa pendemo yang tetap bertahan untuk menemui HBA, akhirnya ditemui oleh Asisten Tiga Bidang Adminstrasi/Umum Setdaprov Jambi, Natres Ulfi, mewakili gubernur.

Atas desakan para pendemo, ia berjanji untuk menyampaikan segala pengaduan dan aspirasi pengunjuk rasa, sekaligus melaporkannya kepada gubernur untuk menyelesaikannya. Pada kesempatan itu juga, atas desakan pendemo, dengan terpaksa Asisten Tiga Setdaprov Jambi ikut membubuhkan tanda tangan sebagai bukti keseriusan pemerintah daerah Provinsi Jambi untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi yang ada di Provinsi Jambi selama ini.

Setelah usai bertemu dengan perwakilan pemerintah daerah Provinsi Jambi, kemudian massa pengunjuk rasa yang tergabung dalam ‘Aliansi Pergerakan Rakyat Anti Korupsi’ ini meneruskan aksinya ke Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi di Jalan guna melaporkan dugaan korupsi di lingkungan Kantor Wilayah Sungai Sumatera VI, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, kepada kepala Kejaksaan Tinggi Jambi.

Namun upaya mereka tidak berhasil, ditemui oleh salah seorang staf intelijen dari Kejaksaan Tinggi Jambi, Karmin, dan dia pun berjanji untuk segera menyampaikan segala aspirasi yang dikemukakan oleh para aktivis penggiat anti korupsi yang tergabung dalam ‘Aliansi Perak’ ini, untuk dilaporkan kepada atasannya, tegasnya.

Adapun dalam pernyataan sikap yang disampaikan dalam rilis persnya yang diterima berita21.com. Aliansi Perak, atau Aliansi Pergerakan Rakyat Anti Korupsi, yang memiliki Kantor Sekretariat Bersama di Jalan H. Juanda, Simpang III Mayang Puskes, Kota Jambi membeberkan kasus-kasus dugaan korupsi di lingkungan Kantor Wilayah Sungai Sumatera VI Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, selama kurun waktu dua tahun anggaran, yakni masing-masing tahun anggaran 2010 dan 2011.

Dipaparkan oleh Aliansi Perak, salah satu lahan korupsi yang paling subur dan sistemik adalah di bidang pengadaan barang dan jasa. “Lebih dari 30 persen anggaran pembiayaan belanja Negara, baik itu bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dipergunakan untuk pengadaan barang dan jasa. Angka tersebut, belum termasuk dana yang dikelola oleh Lembaga Negara lainnya, seperti BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah),” demikian sebut Aliansi Pergerakan Rakyat Anti Korupsi (Aliansi Perak) menjelaskan.

Menurut Aliansi Perak, ditambahkannya masih dalam rilis persnya, disebutkan hasil pantauan dan hasil investigasinya selama ini, serta informasi yang ditemukan di lapangan, diduga dalam pelaksanaan kegiatan dugaan dan penyimpangan pada kegiatan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan rawa pada Kantor Balai Wilayah Sumatera VI, Direktorat Jenderal pada Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Jambi yang berasal dari APBN tahun anggaran 2010 dan 2011, terjadi indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

Kejanggalan itu, sebut Aliansi Pergerakan Rakyat Anti Korupsi, perusahaan/rekanan yang menjadi pemenang dari kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan rawa tidak pernah sampai ke lokasi kegiatan, dan diduga bahwa mungkin perusahaan/rekanan yang menjadi pemenang itu, tidak mengetahui lokasi proyek yang menjadi pekerjaannya.

Dibeberkannya lagi, masih dalam rilis persnya yang diterima media online ini. Aliansi Pergerakan Rakyat Anti Korupsi (Aliansi Perak) juga menyampaikan, diduga pelaksanaan pekerjaan di lokasi hanya dipercayakan kepada masyarakat desa setempat (sebagai koordinator), yang diduga kuat ditunjuk oleh seorang oknum pegawai dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Bagian Pengairan, dengan sistem borongan. Disamping itu, sebut Aliansi Perak, sistem pelaksanaan pekerjaan tersebut sudah berlangsung lama.

Kemudian itu, dugaan lainnya menurut mereka bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ini, tidak sesuai dengan RAB (rincian anggaran biaya) dan spesifikasi yang telah direncanakan dan ditanda tangani dalam kontrak pekerjaan. Diduga potensi kebocoran keuangan negara dalam kegiatan ini, masing-masing yaitu; untuk tahun anggaran 2010 senilai lebih kurang Rp 7 miliar sampai dengan Rp 8 miliar. Sedangkan, pada tahun anggaran 2011 senilai lebih kurang Rp 5 miliar.

Dengan berpegang teguh pada ‘Azas Praduga Tak Bersalah’ maka Aliansi Pergerakan Rakyat Anti Korupsi (Aliansi Perak) menyampaikan empat tuntutan sikap kepada Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi saat ini. Keempat tuntutan itu:

1. Meminta aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Jambi untuk mengusut dugaan dan penyimpangan pada kegiatan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan rawa pada Kantor Balai Wilayah Sumatera VI, Direktorat Jenderal pada Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Jambi yang berasal dari APBN tahun anggaran 2010 dan 2011.

2. Mendesak Kejaksaan Tinggi Jambi untuk segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait, dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi (saat ini dijabat oleh Ivan Wirata), Kepala Balai Sumber Daya Air (SDA) Sumatera VI (saat ini dijabat oleh Bambang Hidayah), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), pengawas lapangan, kontraktor yang menjadi pemenang.

3. Mendesak Gubernur Jambi (Gubernur Jambi saat ini, Hasan Basri Agus) untuk segera mengevaluasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi.

4. Mendesak DPRD Provinsi Jambi untuk membentuk Pansus (Panitia Khusus), terkait dugaan dan penyimpangan pada kegiatan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan rawa pada Kantor Balai Wilayah Sumatera VI, Direktorat Jenderal pada Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Jambi yang berasal dari APBN tahun anggaran 2010 dan 2011.

Disamping itu, masih dalam rilis persnya, Aliansi Perak membeberkan dugaan dan indikasi penyimpangan keuangan negara pada kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan rawa pada Kantor Balai Wilayah Sumatera VI, Direktorat Jenderal pada Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Jambi yang berasal dari APBN tahun anggaran 2010 dan 2011. Dugaan penyimpangan dan kebocoran keuangan negara itu, yakni sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran 2010, alokasi kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan rawa sebesar Rp 17.069.640.000, untuk 60 paket pekerjaan. (19 paket kontrak dengan nilai dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 1,4 miliar, dan untuk 41 paket pekerjaan rata-rata Rp 46 juta).

2. Tahun Anggaran 2011, alokasi untuk kegiatan pemeliharaan berkala D.R Jaringan Rawa sebesar Rp 11.852.551.000, untuk 35 paket pekerjaan (35 paket pekerjaan dengan nilai kontrak dari Rp 200 juta sampai dengan Rp 500 juta).

Afrizal/B21