Upaya Keras Pengendalian Peredaran dan Pelaku Narkoba di Indonesia


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menjelaskan bahwa: Pasal 1, Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan; Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (ayat 1). Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (ayat 2).

Problem penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks. Karena sudah menjadi penyakit masyarakat yang sulit untuk diberantas, masalah narkotika bukanlah semata-mata merupakan masalah hukum (perbuatan yang melanggar hukum) yang menjadi tanggung jawab pihak Kepolisian atau Pemerintah saja, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat. Justru dengan peran serta masyarakat secara keseluruhan, tugas aparat penegak hukum menjadi mudah dan agak ringan sehingga komitmen dalam rangka perang melawan narkotika dapat berjalan dengan baik.

Penanganan masalah narkotika di Indonesia, merupakan tanggung jawab pemerintah (penegak hukum), masyarakat dan instansi terkait sebagaimana tercantum dalam Undang-Udang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dimana mewajibkan masyarakat untuk ikut aktif dalam memerangi kejahatan narkotika. Undang-undang tersebut, juga memberikan perlindungan istimewa terhadap si pelapor, saksi-saksi yang tercantum dalam Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59.

Dalam rangka memberikan efek psikologis kepada masyarakat, agar tidak melakukan tindak pidana narkotika, perlu diterapkan ancaman pidana yang lebih berat, mengingat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika sangat mengancam ketahanan dan keamanan nasional.

Dasar-dasar hukum yang diterapkan dalam menghadapi pelaku tindak pidana narkotika, adalah sebagai berikut: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1998 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1998), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976.

5 Ancaman Hukuman Berat Kepada Penyalahguna Narkotika

5 Ancaman hukuman terhadap orang yang menyalahgunakan narkotika, berupa hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, hukuman tertinggi paling lama 20 tahun, dan terendah 1 tahun. Hukuman kurungan, hukuman denda dari Rp 1.000.000 (satu juta rupah) sampai dengan Rp 7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah).

Untuk pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dapat dikenakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini, dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu perbuatannya untuk orang lain, dan untuk dirinya sendiri.

Berikut ini, 5 ancaman hukum yang dikenakan kepada orang yang menyalahgunakan narkotika:

1. Tindak pidana penyalahggunaan narkotika terhadap orang lain diatur dalam pasal 84 UU Narkotika yang berbunyi sebagai berikut; Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:

a. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I, untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

b. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II, untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

c. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III, untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

2. Tindak pidana penyalahggunaan narkotika untuk diri sendiri diatur dalam pasal 85 UU Narkotika yang berbunyi sebagai berikut; Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:

a. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

b. Menggunakan narkotika golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

c. Menggunakan narkotika golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

3. Sebagai produsen dikenakan ketentuan tindak pidana berdasarkan Pasal 81 dan Pasal 82 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara/seumur hidup/hukuman mati ditambah denda.

4. Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, ditentukan berdasarkan umur anak, yaitu bagi anak yang masih dibawah 8 tahun sampai dengan 12 tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada negara. Sedangkan anak yang telah mencapai usia diatas 12 (dua belas) tahun dijatuhkan pidana.

5. Selain ketentuan hukum di atas. Pemerintah juga mengeluarkan Intruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional dan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015. Untuk lebih mefokuskan pencapaian “Indonesia Negeri Bebas Narkoba” diperlukan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (JAKSTRANAS P4GN) sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Pertemuan Sidang Komisi Narkoba atau Commission on Narcotic Drugs (CND), 8-12 Maret 2010, Ke-53 di Wina, Austria

Permasalahan penting yang mengemuka selama dalam Sidang Commission on Narcotic Drugs (CND), 8-12 Maret 2010, Ke-53 di Wina, Austria, yakni meliputi:

1. Upaya penanggulangan permasalahan narkoba dan pencegahan penyalahgunaan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan narkoba dalam saluran domestik, serta perlunya kemitraan dengan pihak swasta termasuk adanya ‘Sistem Pre-Export Notifications (PEN) Online’ dalam ekspor dan impor yang dilakukan oleh sektor industri sehingga distribusi bahan-bahan berbahaya dapat dimonitor secara terbuka.

2. Upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba yang harus ditangani dengan ‘Prinsip Common And Shared Responsibility’ terutama penggunaan uang hasil peredaran gelap narkoba untuk mendukung kejahatan ‘Narco-Terrorism’ dan pencucian uang (money laundering).

3. Upaya penanganan permasalahan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di berbagai negara menunjukkan kondisi yang tidak positif, bahkan cenderung memburuk.

4. Peredaran gelap narkoba di Afrika, dan ladang opium di Afghanistan yang telah berkontribusi pada peredaran gelap narkoba global.

5. Perhatian khusus terhadap penggunaan ‘Ketamine’ di kalangan generasi muda telah meluas di Asia. Ketamine, adalah bahan berbahaya kedua, setelah Heroin yang belum diatur perdagangannya dalam konvensi internasional.

Beberapa hal yang disampaikan oleh Delegasi Republik Indonesia, selama mengikuti Sidang Commission on Narcotic Drugs (CND), 8-12 Maret 2010, Ke-53 di Wina, Austria sebagai berikut:

1. Penjelasan upaya Pemerintah RI, dalam mewujudkan komitmen Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), melalui Instruksi Presiden RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang JAKSTRANAS P4GN, termasuk upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan kerja sama global dalam P4GN.

2. Perubahan yang telah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang memasukkan zat-zat Psikotropika dari Table II, ke Table I Narkotika, dan satu Zat Psikotropika dalam Table III Psikotropika, ke dalam Table III Narkotika.

3. Pemerintah RI telah meningkatkan kontrol terhadap ‘Buprenorphine’, yang ditandai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Panduan Terapi Buprenorphine (sedqang proses drafting).

4. Komitmen Pemerintah RI menggunakan sistem PEN online, yang dipandang cukup efektif dalam mengontrol distributor precursor.

5. Peningkatan kerja sama internasional dalam penanggulangan narkoba global.

Analisis Permasalahan

Terkait hal-hal tersebut diatas, fokusnya adalah penyalahgunaan narkotika dewasa ini, yang telah mencapai situasi mengkhawatirkan dan memprihatinkan sehingga menjadi masalah nasional maupun Internasional yang sangat mendesak untuk dituntaskan.

Indonesia saat ini, bukan hanya merupakan daerah transit tetapi sudah menjadi daerah pemasaran. Hal ini, sangat memprihatinkan, karena korban penyalahgunaan narkotika akhir-akhir ini cenderung meningkat, dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu saja, juga telah merambah ke kalangan masyarakat lapisan yang paling bawah dan warga kurang mampu. Baik, di wilayah perkotaan maupun di pedesaan.

Kasus-kasus narkotika saat ini, sangat mengejutkan karena korbannya sebagian besar generasi muda yang masih sangat produktif sehingga ancaman rusaknya generasi penerus bangsa ada di depan mata. Penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya melibatkan pelajar SMU dan mahasiswa, namun sudah merambah ke pelajar Sekolah Dasar (SD).

Pada dasarnya narkotika di Indonesia, merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediaannya perlu dijamin. Di lain pihak, narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena, sifat-sifanyat yang sangat merugikan itu, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional.

Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, Indonesia sedang dilanda penyalahgunaan narkotika yang sangat serius karena mengancam generasi muda. Remaja, merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin mencoba. Mereka, juga mudah tergoda dan mudah putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Sekarang ini peredaran narkoba sudah menggunakan jaringan online. Hal ini sangat berbahaya di era teknologi komunikasi yang semakin canggih dan maju, banyak mafia dan sindikat narkoba telah menggunakan perangkat teknologi online ini, sebagai cara untuk menjalankan bisnis terlarang mereka, untuk meraup untung besar dari transaksi bisnis haram ini ke seluruh masyarakat Indonesia.

Rekomendasi Penting dan Strategis Upaya Pengendalian Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia

1. Perlu ditingkatkan kembali kerja sama antara Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, Kejaksaan dan masyarakat mengenai upaya pemberantasan narkoba di seluruh Indonesia.

2. Perlunya penyuluhan yang terus menerus kepada generasi muda dan masyarakat tentang bahaya dari narkoba, seperti penggunaan media cetak dan elektronik, sekolah-sekolah, kampus dan kantor-kantor baik pemerintahan dan swasta.

3. Perlunya pengawasan dan usaha keras dari pemerintah mengenai praktek pengedaran narkoba. Baik secara langsung maupun di media online yang lagi marak sekarang ini. Mengenai kejahatan dunia maya, atau ‘cyber crime’ sehingga perlu dilakukan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

4. Perlu diperketatnya hukuman bagi pengedar narkoba dalam upaya pemberian efek jera, opsi hukaman mati perlu dilakukan jika secara hukum telah memenuhi syarat untuk itu.

5. Upaya Pemberantasan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan perlu ditingkatkan. Karena, Lapas disinyalir sebagai tempat pengedar, atau bahkan sebagai tempat pembuat atau pabrik narkoba. Manajemen Lapas, perlu diperbaiki kembali.

6. Perlunya tes urine narkoba bagi setiap pegawai atau aparat pemerintah yang dilakukan secara rutin.

(Penulis artikel ini, disampaikan oleh Agil Iqbal Cahaya dan Alifa Rahmat Syukri, dikutip dari situs resmi milik Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, seskab.go.id)

Afrizal/B21