Kantor Bahasa Jambi : Ada Pelanggaran Serius dalam Penyelenggaraan Program RSBI dan SBI


Jambi, Berita21.com – Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi, Yon Adlis, kembali berkomentar pedas, terkait pelaksanaan penyelenggaraan program pendidikan di lingkungan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) di wilayah Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, sebutan bagi Provinsi Jambi ini, dan di seluruh wilayah Indonesia pada umumnya.

Hal tersebut disampaikannya saat menjawab kepada berita21.com, Senin siang (21/05/2012) di Jalan Arif Rahman Hakim, Telanaipura, Kota Jambi. Ketika dimintai komentarnya tentang makna peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada 20 Mei tahun ini. Seperti banyak diketahui, Kantor Bahasa Provinsi Jambi, sebagai UPT (Unit Pelaksana Teknis) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berkedudukan di wilayah Provinsi Jambi berperan dalam pembinaan pusat bahasa Indonesia di Provinsi Jambi.

Dipaparkan Yon Adlis, sebagai warga negara Indonesia yang mencintai negeri ini, terutama penggunaan Bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan harus lebih diutamakan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Terus terang, saya sebagai warga negara Indonesia sangat prihatin dengan penggunaan Bahasa Indonesia di tengah masyarakat kita, terutama sekali di wilayah Provinsi Jambi. Memaknai Hari Kebangkitan Nasional yang saat ini kita peringati, justru sebaliknya saya sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Dan, apa yang kita banggakan sebagai bangsa Indonesia apabila Bahasa Indonesia sebagai budaya dan identitas bangsa sudah semakin diabaikan oleh masyarakat dan bangsa kita, termasuk di wilayah Jambi sendiri,” ungkapnya sedih.

Lebih lanjut, menyinggung soal penggunaan bahasa asing, seperti penggunaan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di lingkungan program penyelenggaraan pendidikan RSBI dan SBI yang kini menjadi sorotan masyarakat luas bahkan berujung pada gugatan ke Mahkamah Konstitusi, menurut Yon Adlis, pihaknya menilai kedua penyelenggaraan pendidikan di RSBI dan SBI telah terjadi pelanggaran yang sangat serius terhadap peraturan yang berlaku.

Di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, dinyatakan dalam Bab III; tentang Bahasa Negara, Pasal 29 disebutkan; (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. (2) Bahasa pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa asing untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. (3) Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk satuan pendidikan asing atau satuan pendidikan khusus yang mendidik warga negara asing.

Pelanggaran itu, tambah Yon, tidak semestinya penggunaan Bahasa Inggris sebagai media utama dalam proses pembelajaran di lingkungan RSBI dan SBI.

“Sudah sangat jelas, disebutkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dinyatakan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Dan setiap pendidikan formal, baik itu sekolah swasta dan negeri harus menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Sedangkan Bahasa Inggris hanya menjadi media pendukung dalam menunjang pendidikan,” demikian tuturnya.

Untuk disebut sekolah itu sebagai sekolah bertaraf internasional, tidak mesti dari sudut penggunaan Bahasa Inggris yang digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar (PBM) di lingkungan pendidikan formal seperti RSBI dan SBI. “Yang bertaraf internasionalnya itu, dilihat dari mutunya baik itu mutu pembelajarannya, mutu sarana dan prasarananya, mutu pendidikannya, dan mutu bahan ajar atau mutu kurikulumnya,” jelas Yon Adlis menambahkan.

Afrizal/B21