Lembaga Yang Dipimpin Anggota Dewan, Tidak Boleh Dapat Anggaran Pemerintah


SEMARANG, berita21.com –  Lembaga yang pengurusnya ada anggota DPR baik di pusat maupun daerah tidak diperkenankan mendapat anggaran dari APBN maupun APBD. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya konflik kepentingan, khususnya masalah anggaran.

Anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah Wahyudin Noor Ali mengungkapkan hal ini di gedung berlian DPRD Jateng, Selasa (5/6).  “Anggota DPR tidak dilarang menjadi pimpinan ormas atau lembaga lain, dengan konsekwensi lembaga tersebut tidak diperbolehkan mendapat bantuan dana dari APBD,” ungkapnya.

Menurutnya, larangan tersebut tertuang dalam  UU No 27 tahun 2009 Tentang MPR/DPR/DPRD/DPD serta PP No 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD. Yang dimaksud di aturan tersebut tidak hanya ketika anggota dewan jadi ketua organisasi itu saja, namun juga  ketika menjadi pengurus.

Dalam PP yang menjadi penjabaran dari UU 27/2009 tersebut, tertuang dengan jelas ketentuan yang melarang keterlibatan anggota dewan dalam organisasi / lembaga sebagai pengurus bahkan sebagai ketuanya. “Anggota dewan tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara atau derah, hakim diperadilan, PNS anggota TNI, anggota Polri, pegawai di BUMD/BUMN atau badan lain yang dananya bersumber dari APBN/APBD,” tegasnya.

Banyaknya anggota dewan yang menjadi pengurus atau ketua lembaga / organisasi massa ditengarai untuk memudahkan lembaga tersebut memperoleh bantuan dana hibah. Oleh karena itu, dia mengharapkan agar anggota dewan yang merangkap jabatan bisa memahami aturan ini agar tidak terkena persoalan di kemudian hari.

Kholis/B21