Kejaksaan Diminta Profesional Dalam Mengusut Kasus Bansos


SEMARANG, berita21.com – Aparat penegak hukum baik itu kejaksaan maupun kepolisian diharapkan bertindak fair dalam penegakan hukum dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos). Tidak hanya korupsi nilai kecil yang disidik, namun korupsi dengan angka besar juga harus disidik sampai tuntas.

Ketua Dewan Pimpinan daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono mengatakan hal itu menanggapi status tersangka yang ditetapkan Kejaksaan Negeri Wonosobo terhadap mantan Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah Iqbal Wibisono, atas dugaan korupsi dana bansos pendidikan tahun 2008 senilai Rp 200 juta di Wonosobo. “Kami menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan, namun demikian aparat harus fair. Korupsi yang nilainya Rp. 500 juta, Rp. 1 miliar dan seterusnya juga harus diuber, Golkar akan berdiri didepan,” kata Wisnu usai membuka acara sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Kantor DPD Partai Golkar Jateng.

Wisnu mengharapkan agar laporan sekecil apapun tentang dugaan korupsi dari masyarakat harus ditanggapi dan diusut dengan serius, soal bukti, itu menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk mencarinya. Tentu saja pihak pihak yang dianggap mengetahui, termasuk partai Golkar akan siap membantu mencari dan mengungkap bukti bukti yang ada.

Dalam penegakan hukum kasus korupsi, tindakan proporsional dari aparat sangat dibutuhkan agar tidak terkesan tebang pilih. “Saya maunya equal treatment proporsional dan profesional. Kalau nyolong 50 salah, yang lima ratus juga harus salah dong, yang seribu juga harus salah dong,”

Terkait dengan status tersangka yang disandang Iqbal yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Tengah, Wisnu menegaskan, DPD Partai Golkar Jateng  siap melakukan pembelaan terhadap kadernya yang terjerat kasus hukum. Dimata Wisnu, apa yang dituduhkan kepada Iqbal belum tentu benar. “kami akan bantu secara extra karena itu kader kita, walaupun salah. Aapalagi dia belum tentu salah,” pungkasnya.

Kholis/B21