Semiloka Studi Kelayakan Warga KAT


Jambi, berita21.com – Semiloka daerah hasil studi kelayakan Warga KAT (Komunitas Adat Terpencil) dan calon lokasi pemberdayaan 2103 program pemberdayaan KAT 2012, dengan tajuk ‘Warga Komunitas Adat Terpencil Kegiatan PKAT (Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil) Tahun 2012’ yang diselenggarakan diruang Bulian Room, Hotel Ratu Jambi 25-27 Juni 2012, merekomendasikan suatu keputusan yang strategis untuk rencana penganggaran dua tahun ke depan melalui penganggaran melalui biaya APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), yakni tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014.

Hal tersebut dikemukakan oleh Direktur Pemberdayaan KAT pada Kantor Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI, Hartati Solekhah saat menjawab kepada berita21.com, saat ditemui disela-sela kegiatan semiloka ketika itu di Hotel Ratu Jambi, Selasa sore (26/062012).

Dikatakan Direktur Pemberdayaan KAT, Hartati Solekhah, menurutnya dari kegiatan semiloka kali ini, dia melihat hasil studi kelayakan terhadap warga KAT SAD oleh Tim dari pihak perguruan tinggi yang diketuai oleh Ade Kusmana, yakni salah seorang akademi dari Universitas Jambi ini, sangat erat kaitannya dengan rencana penganggaran di tahun anggaran yang akan datang, yakni tahun anggaran 2013 melalui APBN Kantor Kementerian Sosial RI.

Lebih jauh dijelaskan Hartati, penganggaran melalui APBN Kementerian Sosial RI yang akan dialokasikan pada tahun anggaran mendatang, merupakan Dana Dekonsentrasi -yang pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi Jambi.

“Setelah melihat hasil studi kelayakan tadi, yang dilaksanakan oleh tim dari perguruan tinggi itu (maksudnya adalah tim yang diketuai oleh Ade Kusmana dari Universitas Jambi, red). Menurut saya, itu sangat diperlukan untuk pemberdayaan KAT selama 2 tahun yang akan datang, dan juga untuk penganggaran di 2013 dari APBN Kementerian Sosial melalui Dana Dekosentrasi, dan pada tahun berikutnya. Yang mana pengelolaannya itu, dilakukan oleh pemda Provinsi Jambi sendiri (dalam hal ini maksudnya, adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jambi, red),” paparnya panjang lebar.

Seperti diketahui, Tim yang diketuai oleh Ade Kusmana ini, adalah untuk program pemberdayaan KAT di 2013, yang akan direncanakan di 2 lokasi dalam wilayah Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, masing-masing yakni Ujung Kutai, Desa Pematang Kabau, serta Pal Makmur dan Punti Kayu, Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

Seraya berharap kedepannya, ditambahkan Hartati, hasil studi kelayakan tersebut sangat diperlukan untuk pemberdayaan KAT (Komunitas Adat Terpencil) yang ada di wilayah Jambi, terutama warga Suku Anak Dalam sesuai dengan kebutuhannya, seperti yang dipaparkan oleh Tim dari perguruan tinggi yang diketuai oleh Ade Kusmana dari Universitas Jambi ini, diantaranya adalah penyediaan rumah semi permanen, jaminan hidupnya selama 12 bulan pertama ditambah dengan 12 bulan berikutnya, serta pembangunan Balai Sosial di lokasi bagi warga KAT Suku Anak Dalam

“Saya sangat berharap kedepannya, mereka (para warga KAT Suku Anak Dalam) dapat terpenuhi segala kebutuhannya, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya. Dan, kita selalu berupaya memotivasi mereka untuk meningkatkan keterampilan dirinya, dan juga memenuhi kebutuhan mereka, seperti hasil studi kelayakan yang sudah dipaparkan oleh tim. Diantaranya adalah, berupa penyediaan rumah semi permanen berukuran 6 meter x 6 meter, jaminan hidup mereka selama 2 tahun, yakni 12 bulan pertama dan ditambah dengan 12 bulan berikutnya. Kemudian pembangunan Balai Sosial di lokasi setempat,” demikian ungkapnya menambahkan.

Sementara itu secara terpisah, ketika media online ini mengkonfirmasi Kepala Seksi Pemberdayaan KAT pada Kantor Dinsosnakertrans Pemerintah Provinsi Jambi, Usup Suryana, dirinya sangat berharap melalui semiloka kali ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi program pemberdayaan KAT bagi warga Suku Anak Dalam kedepannya.

“Hasil (seminar dan lokakarya) ini, diharapkan untuk menghasilkan rekomendasi program pemberdayaan KAT, dengan tidak mengindahkan kebutuhan warga (KAT Suku Anak Dalam) itu sendiri,” ungkapnya menjawab berita21.com.

Afrizal/B21