Perkembangan PP/PKB di Perusahaan Masih Jauh Dari Yang Diharapkan


Jambi, Berita21.com – Kepala Dinsosnakertrans Pemerintah Provinsi Jambi, HA Harris AB, dalam arahannya ketika membuka sosialisasi tata cara pembentukkan PP (Peraturan Perusahaan)/PKB (Perjanjian Kerja Bersama) di depan para pengusaha, pekerja, dan para aktivis dari organisasi serikat pekerja/serikat buruh se-Provinsi Jambi, Kamis (28/06/2012) di Royal Garden Resort, Kota Jambi.

Kepala dinas menekankan perlunya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, serta bermartabat antara pihak pengusaha dan pekerja agar terciptanya ketenangan dalam berusaha dan ketenangan dalam bekerja sehingga bisa dicegah terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) secara dini di perusahaan.

Dipaparkan Harris AB dalam rilisnya, dia menyampaikan sosialisasi kali ini, untuk menyamakan persepsi antar pelaku usaha proses produksi barang dan jasa guna mewujudkan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, serta bermartabat. Untuk mencegah terjadinya PHI secara dini di perusahaan, maka para pelaku proses produksi perlu memahami tentang sarana apa saja yang menunjang terciptanya ‘Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, serta bermartabat’.

Adapun sarana Hubungan Industrial yang perlu diketahui dan dibentuk oleh para pelaku usaha dalam proses produksi, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenakerjaan, diantaranya adalah organisasi serikat pekerja/serikat buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama Bipartit dan LKS Tripartit, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, peraturan perundang-undangan ketenakerjaan, serta lembaga penyelesaian PHI.

Diakhir sambutannya, kepala dinas mengharapkan kepada peserta, baik yang berasal dari unsur pengusaha maupun pekerja yang perusahaannya belum membuat PP/PKB agar segera membentuk dan memberdayakannya. Terkait syarat kerja, perlu diatur dalam PP/PKB.

Karena dengan diberdayakannya sarana Hubungan Industrial di perusahaan, diharapkan dapat menciptakan komunikasi yang baik antara pekerja dan pengusaha sehingga dapat menditeksi secara dini permasalahan Hubungan Industrial yang akan timbul dan mencari solusi penyelesaian yang terbaik secara Bipartit dan kekeluargaan yang pada gilirannya diharapkan dapat mencegah terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

Sekedar mengingatkan, hubungan kerja menimbulkan hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja yang diatur melalui norma kerja dan syarat kerja. Norma kerja adalah hak dan kewajiban yang sudah diatur melalui peraturan perundang-undangan. Sedangkan syarat kerja adalah hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bila melihat perkembangan Hubungan Industrial di Provinsi Jambi, dikatakan Harris, selama kurun waktu hingga Juni 2012 ini, cukup berjalan dengan baik dan kondusif. Namun perkembangan pembentukkan PP/PKB di perusahaan masih jauh dari yang diharapkan, demikian tambahnya.

Sosialisasi Tata Cara pembentukkan PP/PKB di depan para pengusaha, pekerja dan para aktivis dari organisasi serikat pekerja/serikat buruh se-Provinsi Jambi yang berlangsung 28-29 Juni 2012 di Royal Garden Resort, Kenali Asam Bawah, Kota Baru, Jambi ini, menghadirkan pemateri dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Afrizal/B21