Mengenal Apa dan Jenis Bencana (3)


Jambi, Berita21.com – Bencana, merupakan pertemuan dari tiga unsur, yaitu ancaman bencana, kerentanan dan kemampuan yang dipicu oleh suatu kejadian, inilah kelanjutan dari mengenal apa dan jenis bencana

Gelombang Pasang

Gelombang pasang, adalah gelombang air laut yang melebihi batas normal dan dapat menimbulkan bahaya baik dilautan, maupun di darat terutama daerah pinggir pantai. Umumnya gelombang pasang terjadi karena adanya angin kencang/topan, perubahan cuaca yang sangat cepat, dan karena ada pengaruh dari gravitasi bulan maupun matahari. Kecepatan gelombang pasang sekitar 10-100 kilometer/jam.

Gelombang pasang sangat berbahaya bagi kapal-kapal, yang sedang berlayar pada suatu wilayah yang dapat menenggelamkan kapal-kapal tersebut. Jika terjadi gelombang pasang di laut, akan menyebabkan tersapunya daerah pinggir, atau disebut dengan ‘Abrasi’.

Karakteristik Terjadinya Gelombang Pasang

1. Angin kencang.

2. Terjadinya badai di tengah laut dan menyebabkan terjadinya gelombang pasang di pinggir pantai.

3. Perubahan cuaca yang tiba-tiba menjadi gelap.

Tipe Penanganan Bencana

1. Pemberitahuan dini kepada masyarakat dari hasil prakiraan cuaca, melalui radio maupun alat komunikasi.

2. Bila seorang berlayar di tengah laut, usahakan menghindari daerah laut yang sedang dilanda cuaca buruk.

3. Membuat/merencanakan pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pinggir pantai.

4. Membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar.

5. Tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai.

(sumber: LANTAMAL, Pikiran Rakyat dan Media Center Aceh).

Kegagalan Teknologi

Kegagalan teknologi, adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri.

Penyebab Terjadinya Kegagalan Tekonologi

1. Kebakaran.

2. Kegagalan/kesalahan desain keselamatan pabrik/teknologi.

3. Kesalahan prosedur pengoperasian pabrik/teknologi.

4. Kerusakan komponen.

5. Kebocoran reaktor nuklir.

6. Kecelakaan transportasi (darat, laut dan udara).

7. Sabotase atau pembakaran akibat kerusuhan.

8. Dampak ikutan dari bencana alam (gempa Bumi, banjir, dan sebagainya).

Kegagalan teknologi dapat menyebabkan pencemaran (udara, air dan tanah), korban jiwa, kerusakan bangunan, dan kerusakan lainnya. Bencana kegagalan teknologi pada skala yang besar akan dapat mengancam kestabilan ekologi secara global.

Gejala dan Peringatan Dini

1. Kejadian sangat cepat (dalam hitungan detik atau jam) dan secara tiba-tiba.

2. Desain pabrik/indutri harus dilengkapi dengan sistem monitoring dan sistem peringatan akan bahaya kebakaran, kerusakan komponen/peralatan dan terjadinya kondisi bahaya lainnya.

3. Pelepasan bahan-bahan pencemar yang berbahaya, pada umumnya tidak terlalu cepat sehingga memungkinkan untuk memberikan peringatan dan evaluasi pekerja dari masyarakat sekitarnya.

4. Ledakan pabrik dalam beberapa kasus dapat diantisipasi.

Tips Penanganan dan Upaya Pengurangan Bencana

1. Kurangi atau hilangkan bahaya yang telah diidentifikasikan.

2. Tingkatkan ketahanan terhadap kebakaran dengan menggunakan material bangunan, ataupun peralatan yang tahan api.

3. Bangun daerah penyangga atau penghalang api, serta penyebaran asap/pengurai asap.

4. Tingkatkan fungsi sistem deteksi dan peringatan dini.

5. Perencanaan kesiapsiagaan dalam peningkatan kemampuan, pemadaman kebakaran dan penanggulangan asap, tanggap darurat, dan evakuasi bagi pegawai serta penduduk di sekitar.

6. Sosialisasikan rencana penyelamatan kepada pegawai dan masyarakat sekitarnya, bekerja sama dengan instansi terkait.

7. Tingkatkan kemampuan pertahanan sipil dan otoritas kedaruratan.

8. Batasi dan kurangi kapasitas penampungan bahan-bahan kimia yang berbahaya, dan mudah terbakar.

9. Tingkatkan standar keselamatan di pabrik dan desain peralatan.

10. Antisipasi kemungkinan bahaya dalam desain pabrik.

11. Buat prosedur operasi penyelamatan jika terjadi kecelakaan teknologi.

12. Pindahkan bahan/material yang berbahaya dan beracun.

13. Secara proaktif melakukan monitoring tingkat pencemaran sehingga standar keselamatan tidak terlampaui.

14. Persiapkan rencana evakuasi penduduk ke tempat aman.

(sumber: Panduan Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia, Set BAKORNAS PBP).

Kebakaran

Kebakaran, adalah situasi dimana suatu tempat/lahan/bangunan dilanda api, serta hasilnya menimbulkan kerugian. Sedangkan kebakaran lahan dan hutan, adalah keadaan dimana lahan dan hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan lahan dan hutan, serta hasil-hasilnya dan menimbulkan kerugian.

Petunjuk Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Warga

1. Bila melihat kebakaran hutan dan lahan, segera laporkan kepada Ketua RT (Ketua Rukun Tetangga) dan/atau pemuka masyarakat supaya mengusahakan pemadaman api.

2. Bila api terus menjalar, segera laporkan kepada Posko Kebakaran terdekat.

3. Bila terjadi kebakaran, gunakan peralatan yang dapat mematikan api secara cepat dan tepat.

4. Tidak membuang punting rokok sembarangan.

5. Matikan api setelah kegiatan berkemah selesai.

6. Gunakan masker bila udara telah berasap, dan berikan bantuan.

Kepada Yang Menderita, Terutama Bagi Peladang

1. Hindari sejauh mungkin praktek penyiapan lahan pertanian dengan pembakaran, apabila pembakaran terpaksa harus dilakukan, usahakan bergiliran (bukan pada waktu yang sama), dan harus terus dipantau.

2. Bahan yang dibakar harus sekering mungkin, dan minta pimpinan masyarakat untuk mengatur giliran pembakaran tersebut.

(sumber: Panduan Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia, Set BAKORNAS PBP dan Leaflet Set BAKORNAS PBP).

Aksi Teror/Sabotase

Aksi teror/sabotase, adalah semua tindakan yang menyebabkan keresahan masyarakat, kerusakan bangunan, dan mengancam atau membahayakan jiwa seseorang/banyak orang oleh seseorang/golongan tertentu yang tidak bertanggung jawab.

Aksi teror/sabotase, biasanya dilakukan dengan berbagai alasan dan berbagai jenis tindakan, seperti pemboman suatu bangunan/tempat tertentu, penyerbuan tiba-tiba suatu wilayah, tempat, dan sebagainya. Aksi teror/sabotase sangat sulit dideteksi atau diselidiki oleh pihak berwenang karena direncanakan seseorang/golongan secara diam-diam/rahasia.

Bencana aksi teror/sabotase pada suatu tempat, wilayah maupun daerah tidak dapat diperkirakan, karena hal itu terjadi secara tiba-tiba dan dalam waktu yang singkat.

Tips Penanganan Bencana

1. Jika mendengar seseorang merencanakan suatu rencana yang membahayakan jiwa seseorang/orang banyak, segera laporkan kepada pihak berwenang.

2. Selalu berhati-hati dimanapun, anda berada.

3. Bila melihat seseorang/banyak orang dengan perilaku sangat mencurigakan, segera laporkan kepada pihak berwenang.

Kerusuhan Sosial/Konflik Sosial

Kerusuhan atau konflik sosial, adalah suatu kondisi dimana terjadi huru-hara, atau kerusuhan, atau perang, atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, ataupun organisasi tertentu.

Indonesia, sebagai negara kesatuan pada dasarnya dapat mengandung potensi kerawanan akibat keanekaragaman suku bangsa, bahasa, agama, ras dan etnis golongan. Hal tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap potensi timbulnya konflik. Dengan semakin marak, dan meluasnya konflik akhir-akhir ini, merupakan suatu pertanda menurunnya rasa nasionalisme di dalam masyarakat.

Kondisi seperti ini, dapat terlihat dengan meningkatnya konflik yang bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan), serta munculnya gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) akibat dari ketidakpuasan dan perbedaan kepentingan. Apabila kondisi ini, tidak dikelola dengan baik akhirnya akan berdampak pada ‘Disintegrasi’ bangsa. Permasalahan ini sangat kompleks sebagai akibat akumulasi permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang saling tumpang tindih. Apabila tidak cepat dilakukan tindakan-tindakan bijaksana untuk menanggulangi sampai pada akar permasalahannya, maka akan menjadi problem yang berkepanjangan.

Kekhawatiran tentang perpecahan (Disintegrasi) bangsa di tanah air dewasa ini, yang dapat digambarkan sebagai penuh konflik dan pertikaian, gelombang reformasi yang tengah berjalan menimbulkan berbagai kecenderungan dan realitas baru. Segala hal yang terkat dengan ‘Orde Baru’ termasuk format politik dan paradigmanya dihujat dan dibongkar. Bermunculan pula aliansi ideologi dan politik yang ditandai dengan menjamurnya partai-partai politik baru. Seiring dengan itu, lahir sejumlah tuntutan daerah-daerah diluar Jawa agar mendapatkan otonomi yang lebih luas, atau merdeka. Yang dengan sendirinya, makin menambah problem, manakala diwarnai terjadinya konflik dan benturan antar etnik dengan segala permasalahannya.

Penyebab timbulnya disintegrasi bangsa, juga dapat terjadi karena perlakuan yang tidak adil dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, khususnya pada daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya/kekayaan alamnya berlimpah atau berlebih. Sehingga daerah tersebut mampu menyelenggarakan pemerintahan sendiri dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi, pada sebelumnya.

Selain itu, disintegrasi bangsa juga dipengaruhi oleh perkembangan politik dewasa ini. Dalam kehidupan politik sangat terasa adanya pengaruh dari ‘statemen politik’ para elit maupun pemimpin nasional, yang sering mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bangsa, sebagai akibat masih kentalnya bentuk-bentuk ‘Primordialisme Sempit’ dari kelompok, golongan kedaerahan bahkan agama. Hal ini menunjukkan bahwa para elit politik secara sadar maupun tidak sadar telah memprovokasi masyarakat. keterbatasan tingkat intelektual sebagian besar masyarakat Indonesia sangat mudah terpengaruh oleh ucapan-ucapan para elitnya sehingga dengan mudah terpicu untuk bertindak yang menjurus ke arah terjadinya kerusuhan maupun konflik antar kelompok atau golongan.

Kebijakan Penanggulangan

Adapun kebijakan yang diperlukan guna memperkukuh upaya integrasi nasional, adalah sebagai berikut :

1. Membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu.

2. Menciptakan kondisi yang mendukung komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu dan membiasakan diri untuk selalu membangun konsensus.

3. Membangun kelembagaan (Pranata) yang berakarkan nilai-nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkrit, tegas dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa, yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak, semua wilayah.

5. Upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang arif dan efektif.

Adapun Strategi Yang Digunakan Dalam Penanggulangan Disintegrasi Bangsa, antara lain :

1. Menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air dan rasa persaudaraan, agar tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat Indonesia.

2. Menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya ‘Primordialisme Sempit’ pada setiap kebijaksanaan dan kegiatan, agar tidak terjadi KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

3. Meningkatkan ketahanan rakyat dalam menghadapi usaha-usaha pemecah belahan dari anasir luar dan kaki tangannya.

4. Penyebaran dan pemasyarakatan wawasan kebangsaan dan implementasi butir-butir Pancasila, dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan kepada ideologi bangsa.

5. Menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi.

6. Membentuk satuan sukarela, yang terdiri dari unsur masyarakat, TNI dan Polri dalam memerangi separatis.

7. Melarang, dengan melengkapi dasar dan aturan hukum setiap usaha untuk menggunakan kekuatan massa.

Untuk Mendukung Terciptanya Keberhasilan Suatu Kebijakan dan Strategi Pertahanan, disarankan :

1. Penyelesaian konflik vertikal, yang bernuansa ‘Separatisme Bersenjata’ harus diselesaikan dengan pendekatan militer terbatas dan profesional guna menghindari korban di kalangan masyarakat dengan memperhatikan aspek ekonomi dan sosial budaya, serta keadilan yang bersandar pada penegakkan hukum.

2. Penyelesaian konflik horizontal, yang bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) diatasi melalui pendekatan hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia).

3. Penyelesaian konflik akibat peranan otonomi daerah yang menguatkan faktor perbedaan, disarankan kepemimpinan daerah harus mampu meredam dan memberlakukan ‘Reward and Punishment’ dari strata pimpinan diatasnya.

4. Guna mengantisipasi segala kegiatan separatisme, ataupun kegiatan yang berdampak ‘Disintegrasi Bangsa’ perlu dibangun dan ditingkatkan institusi intelijen yang handal.

(sumber: Balitbang Kemenhan dan Kemen Diknas RI)

(Disampaikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, M. Zubaidi AR, SH, MSi)

Sumber: Berita21.com

Afrizal/B21