Pemkot Jambi Sosialisasikan Retribusi Menara Telekomunikasi


Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Restribusi Jasa Umum, yang dilaksanakan Kantor Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Jambi, Selasa (18/09/2012) di Ruang Pola Balai Kota terungkap adanya berbagai jenis retribusi jasa umum yang bisa dilakukan Pemerintah Kota Jambi untuk menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah), dan salah satunya mengenai jenis retribusi pengendalian menara telekomunikasi, hadir seluruh camat dan lurah dalam wilayah Kota Jambi dan jajaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait lainnya, termasuk Dinas Perhubungan Kota Jambi.

Diungkapkan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Pemerintah Kota Jambi, Edriansyah, melalui Kepala Seksi Dokumentasi dan Informasi pada Kantor Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Ishaq Juarsah, menyebutkan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Restribusi Jasa Umum kali ini lebih menyoroti soal jenis retribusi pengendalian menara telekomunikasi, salah satunya.

Dijelaskan di dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, disebutkan obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Adapun jenis-jenis restribusi jasa umum yang dijelaskan, di dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012, yakni meliputi; retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pelayanan tera/tera ulang, dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Terkait retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dikatakan Kepala Kantor Pengelola Data Elektronik Pemerintah Kota Jambi, Noviardi, ia menyampaikan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukkan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi, dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 30 Tahun 2009 tentang Fungsi Kantor dan Rincian Tugas Sub Bagian Tata Usaha, Seksi serta Tata Kerja pada Kantor Pengelola Data Elektronik Kota Jambi Bagian ketiga Seksi Aplikasi Telematika, dalam Pasal 5 huruf h; disebutkan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya Kota Jambi.

Bagian Keduabelas tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi, di dalam Pasal 86 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, disebutkan obyek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum. Sementara cara mengukur tingkat penggunaan jasa, Pasal 89 dalam peraturan daerah ini, yaitu tingkat penggunaan jasa pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan, pengendalian, pengecekan dan pemanfaatan terhadap menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara yang akan dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 90 menyebutkan setiap orang dan/atau Badan yang mendapatkan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar 20 persen dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan menara.

Sedangkan Bidang Komunikasi dan Informatika Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi Sub Bidang Telekomunikasi. “Kewenangan Pemerintah Kota Jambi yakni melakukan pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya adalah Kota Jambi,” papar Noviardi.

Ditambahkan Noviardi, dalam melakukan pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi, salah satunya adalah regulasi sektor telekomunikasi yang berlaku pada saat ini berlandaskan pada ketentuan dan aturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang telah berlaku efektif 8 September 2000.

Diterangkan Noviardi, pertumbuhan jumlah pelanggan/pemakai telepon selular sejak 2004-2009, yakni sebagai berikut :

1. 2004, sebanyak 30.336.607 pelanggan.

2. 2005, meningkat menjadi 46.992.118 pelanggan.

3. 2006, meningkat menjadi 63.803.015 pelanggan.

4. 2007, menjadi 93.385.881 pelanggan.

5. 2008, meningkat menjadi 140.578.243 pelanggan.

6. 2009, hingga kuartal pertama mencapai 146.897.112 pelanggan.

Pertumbuhan pelanggan tersebut, menurut Noviardi, selain dipicu oleh penurunan dan persaingan tarif telepon bergerak seluler juga disebabkan oleh semakin luasnya jangkauan jaringan seluler.

Mengikuti perkembangan jumlah pelanggan seluler terus meningkat, paparnya lagi, para penyelenggara jaringan bergerak seluler terus berusaha membangun infrastruktur agar wilayah pelayanan (service coverage) semakin luas, dan kualitas layanan menjadi meningkat pula.

Salah satu infrastruktur penyelenggaraan jaringan bergerak seluler yang terus menerus dibangun adalah Base Transceiver Station (BTS). Ini adalah perangkat yang menghubungkan perangkat pengguna dengan jaringan bergerak seluler.

Saat ini, kata Noviardi, menurut data dari berbagai sumber sejak 2008, tercatat sekitar 76 ribu menara BTS yang dibangun oleh penyelenggara jaringan bergerak seluler, yakni meliputi :

1. PT. Telkomsel sebanyak 26.872 unit menara.

2. Telkom 4.054 unit menara.

3. Indosat 14.162 unit menara.

4. XL 16.729 unit menara.

5. Bakrie Telecom 2.772 unit menara.

6. Mobile-8 1.500 unit menara.

7. Natrindo 3.000 unit menara.

8. Sampoerna 270 unit menara.

9. Hutchinson 6.300 unit menara.

10. Smart Telecom 1.300 unit menara.

Sumber: Berita21.com